"Kepada para guru ini Pemprov Jabar akan memberikan tunjangan Rp 1,3 juta per bulan. Selain itu ada juga tunjangan dari pusat sebesar satu kali gaji. Ditambah lagi tunjangan sertifikasi. Dengan begitu, kami jamin penghasilan guru setiap bulannya bisa mencapai Rp 8 hingga Rp 9 juta," ujar Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyudin Zarkasyi saat ditemui usai peresmian gedung SMP Negeri 2 Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (25/2).
Dengan adanya tunjangan yang jumlahnya besar ini, Wahyudin berharap akan makin banyak guru yang bersedia ditugaskan di daerah-daerah terpencil khususnya di wilayah Jabar bagian selatan. Menurut dia, selama ini, kebanyakan guru masih enggan ditempatkan di daerah terpencil.
Sulitnya akses transportasi, jarak tempuh yang jauh, infrastruktur jalan yang rusak, jauhnya jarak ke kota, tidak adanya akses listrik dan lainnya, adalah beberapa faktor yang menyebabkan para guru itu enggan ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Namun dengan adanya peningkatan jumlah tunjangan, Wahyudin berharap para guru bersedia mengajar dan ditempatkan di daerah.
Terlebih, menurut Wahyudin, keberadaan guru berkualitas di daerah-daerah terpencil di Jawa Barat sangat diperlukan. Salah satu tujuannya yakni untuk mengejar ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah-daerah terpencil.
"Selama ini kan selain banyak yang menolak, banyak juga guru yang sudah bertugas di daerah terpencil pun malah meminta dipindahkan. Makanya mudah-mudahan dengan adanya kenaikan tunjangan yang signifikan ini banyak guru berbondong-bondong mau mengajar di daerah terpencil dan tertinggal," ungkap Wahyudin.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendidikan Jabar, kata dia, saat ini, total guru yang mengajar di daerah terpencil baru sekitar 3.000 orang gurdacil. Mereka terdiri dari guru PNS maupun guru honorer.
Saat ini kebanyakan gurdacil itu, kata dia, masih terfokus di dua kabupaten saja yakni Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. Namun mulai tahun ini, kata dia, tunjangan gurdacil itu diberlakukan untuk seluruh kabupaten di Jawa Barat.
"Yang paling banyak memerlukan yakni di daerah-daerah Jabar selatan. Khususnya di sekolah-sekolah SD. Kalau SMP dan SMA kan biasanya lokasi sekolahnya sudah di ibu kota kecamatan," tambah Kadisdik.
Meski demikian, Dinas Pendidikan Jabar mengaku akan tetap berhati-hati dan selektif dalam menempatkan guru. Untuk itu mereka menetapkan standar guru yakni minimal berkualifikasi sarjana atau S1. Selain itu, kata dia, untuk sementara, Disdik lebih memprioritaskan guru0guru yang sudah berstatus PNS dan bersertifikasi.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Agustina Piryanti menambahkan di Bandung Barat saja memang masih banyak guru yang masih enggan ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Mereka masih berebut dan memilih mengajar di wilayah perkotaan atau minimal di ibu kota kecamatan.
"Sejauh ini di KBB saja baru ada 31 guru PNS untuk tingkat SD dan 23 guru SMP yang bertugas di daerah terpencil," jelas Agustina.
Diakuinya, minat para guru di Bandung Barat untuk ditempatkan di daerah pelosok masih sangat rendah. Padahal, kata dia, kebutuhan guru untuk di daerah-daerah terpencil seperti Kecamatan Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, Saguling dan Rongga masih sangat besar.
Di samping itu, kata dia, tantangan lainnya yakni hampir setiap tahun ada saja guru atau kepala sekolah yang mengajukan permohonan pindah dari daerah terpencil ke wilayah perkotaan. Untuk itu ia berharap dengan adanya tambahan tunjangan yang sangat signifikan dari Pemprov Jabar maupun pemerintah pusat itu dapat membuat guru kerasan bahkan banyak guru yang berbondong-bondong memilih mengajar di daerah terpencil mengingat besarnya pendapatan yang akan diterima mereka setiap bulannya.
"Ada saja yang minta pindah, tapi saya tolak karena memang di daerah terpencil kita masih kekurangan guru," ungkap Agustina.